Link

Mimpi dan Dialog Imajiner Dengan Soekarno-Menjelang Pilpres 2014 Tempo Hari

Semalam tanpa diduga kok mimpi ketemu Soekarno, yo wis sekalian curhat kondisi terakhir menjelang pilpres yang amat hiruk pikuk itu.

SS : Bung saya kok jadi prihatin perkembangan praktik politik transaksional hingga hari ini sepertinya menjadi pakem politik di tanah air. Bukankah Bung dan para pendiri republik ini sudah mewariskan PANCASILA, namun kok tidak terefleksikan sama sekali, babar-pisan pada fase krusial perjalanan republik ini?

BK : Kamu sendiri bukankah sudah se-hrsnya tau siapa begawan drona yang mengajarkan “transaksional-transaksional” yang mereduksi aspek hidup dan seluruh perikehidupan dengan ukuran uang  pada hedonisme mereka!!

SS : Sendhika Bung..paham amat paham, tetapi kurang muliakah para elit pemimpin di republik saat ini sehingga tak mampu membendung ajaran drona si keparat itu Bung..?

BK : Kamu pura-pura bodoh atau hanya sekedar sakit hati saja? Bukankah aku dulu saja dikerjain sampe lenger-lenger..dibikin kelenger oleh mereka-mereka. yg keblinger, melupakan Pancasila itoe..!!!

SS : Sendhika Bung, saya semakin menangkap pesan jengandika ! Bahwa perjuangan saya dan generasi saat kini yang memiliki pemahaman yg sama akan lebih berat karena yang dihadapi adalah bangsa sendiri. Namun Bung, jengandika mungkin lupa si-drona itu tetap terus memiliki murid2nya di republik ini dan saat ini mereka juga tak rela, belumlah rela republik akan maju-makmur mandiri…??

BK : Tugasmu..sekali lagi tugasmu dan generasimu untuk mempelajari perjuangan generasi kami dulu..!! .Camken, … !! Ambil saripati-nya, niscaya generasimu akan menemuken, merasaken hasil perjuangan-pengorbanan generasi kami dulu..dan kamu janganlah pernah ikut ‘bertransaksi”, meski sebenggol-pun, meski sekilo beras pun…!!! Ketahuilah karena raga-raga kami yg sudah terbujur kaku di hampir seluruh bumi nusantara, sama sekali tidak pernah mengharap apapun, sebenggol pun, sekilo beras pun..karena kami sungguh2 berketetapan membela nasib bangsa dan negeri ini mencintainya tanpa “transaksi” apapun, selain kesadaran dan tanggungjawab kami kepada Tuhan YME..atas warisan negeri yang kaya raya ini camken itoeeeee…!!!

SS: Sendhika Paduka YM

Advertisements
Link

PEMAKNAAN DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI LUHUR SUMPAH PEMUDA

Dalam cara berpikir ontologis memaknai Sumpah Pemuda adalah realitas sebagai sebuah tonggak untuk memahaminya menuju pemahaman yang utuh. Sementara perspektif aksiologis yang berkenaan dengan moral conduct dan socio-political conduct  akan melengkapi pemaknaan Sumpah Pemuda

Makna Ontologis: Realita Kesadaran Persatuan dari Pluralitas

Pertama, hakikat sumpah pemuda itu sendiri sesungguhnya dapat dibaca pada paragraf pertama isi ”Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia”.  Hakikat yang fundamental itu tidak lain adalah adanya kesadaran kebangsaan diantara organisasi, perkumpulan pemuda yang ikut berkonggres ketika itu. Ada makna dari nuansa kebhinekaan  yang diakui sekaligus pula adanya kesadaran akan adanya isme ‘kebangsaan’.

Kedua, secara ontologis peristiwa Konggres Pemuda II itu sebentuk realita, kenyataan (reality) tidak bisa dipungkiri dari (1) kesadaran pluralisme dan faham kebangsaan sebagai esensi pokok hasil konggres itu sendiri (2) kemudian penggunaan sebutan “Sumpah Pemuda” sejak dedake 1950 dan tetap lestari hingga masa kekinian. Realitas itu juga terus memperoleh pembenaran dari domain geopolitik menjelang proklamasi kemerdekaan dan teruji sebagai kenyataan yang diterima hingga masa kini.

Ketiga, realita dibalik Konggres Pemuda II itu sendiri secara ontologis dimaknai sebagai sebentuk perubahan (change).  Hal itu dapat diketahui dari (1) secara inheren, perjalanan panjang sebelum lahirnya Republik Indonesia sebagai sebuah “negara bangsa”, (2) secara koheren dapat diketahui dari implikasi kesadaran kebangsaan sebagaimana disebutkan secara jelas di dalam dua paragraf terakhir ”Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia”.  Yaitu, (1) asas persatuan wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan dan, (2) dasar persatuan itu diperkuat dengan dasar persatuannya yang terdiri dari: kemoean, sedjarah, bahasa, hoekoem adat, pendidikan dan kepandoean

 Keempat, dari substansi yang terkandung di dalam realita perubahan pada butir ketiga di atas maka realita Konggres Pemuda II itu dapat dimaknai sebagai realitas tunggal (singular) yang berisi muatan substansi yang bernuansa jamak (plural). Pluralitas yang secara nyata dapat dilihat dari latar belakang organisasi, perkumpulan pemuda yang menginisiasi konggres itu. Sifatnya unik jika dipahami pada realita (1) membawa pluralitas ke dalam sebuah persatuan kebangsaan, (2) persatuan itu sendiri karakternya dibangun dari dasar-dasar pluralisme. Atau sebagai sebentuk kebhinekaan yang menjadi satu dimana kesatuan itu dibangun dari kebhinekaan.

Demikian penjelasan singkat dari ranah ontologi realita Konggres Pemuda II yang memperoleh pengukuhan sebagai tonggak sejarah dengan sebutan “Sumpah Pemuda” itu. Pengakuan atas realita Konggres itu seiring dengan perjalanan bangsa dan negara Indonesia sesudah peristiwa itu. Kemudian menjadi penting pemahaman terhadap makna realitas itu dalam ranah aksiologinya berikut ini.

Makna Aksiologis: Nilai-Nilai Sumpah Pemuda dan Aktualisasinya

Aksiologi berasal dari perkataan ‘axios’ (Yunani) yang berarti nilai, layak, pantas, patut dan ‘logos’ yang berarti teori, pemikiran. Jadi Aksiologi adalah “teori tentang nilai”. Aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam tiga bagian. Pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral, bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika. Kedua, esthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan (seni/estetika). Ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik, yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Jadi, aksiologi yaitu teori tentang nilai-nilai ketiga aspek ini, yakni moral, keindahan, dan sosial politik (Jujun S. Suriasumantri , 2010).

Ada dua nilai pokok Sumpah Pemuda hasil ”Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia” yang seyogyanya patut menjadi acuan pokok dalam era kekinian dan di masa mendatang sebagai acuan moral dan dalam kehidupan politik di negeri ini.

Pertama, yaitu nilai-nilai dalam paragraf kelima, yaitu: (1) pengakuan kesatuan-keIndonesiaan terhadap tumpah darah dan kebangsaan, dan (2) menjunjung Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kedua, nilai-nilai yang terdapat di dalam dua paragraf terakhir (keenam dan ketujuh), yaitu: (1) nilai-nilai dibalik asas persatuan, (2) nilai-nilai dibalik kemoean, sedjarah, bahasa, hoekoem adat, pendidikan dan kepandoean.

Dari kedua unsur kelompok nilai yang ada itu kiranya haruslah dibangun kesadaran kebhinekaan yang membentuk kesatuan dan persatuan keIndonesiaan. Hal itu harus melandasi cipta, karsa dan rasa sebagai manusia Indonesia dalam ranah antar individu dan kehidupan sosial politik.  Ada sebuah nilai penting dalam hoekoem adat  sebagai elemen penting penyusun persatuan Indonesia. Nilai komunal-religius yang ada di seluruh hukum adat di nusantara. Kekuatan nilai itu pula yang mampu menjadi sendi pemersatu dalam Sumpah Pemuda.

Nilai itulah yang menjadi sandaran moral dalam perikehidupan semua suku bangsa yang terus menerus dianut diajarkan dengan cara khas yang bhinneka. Meskipun bhinneka tidaklah berbeda tujuannya, melainkan tujuan yang sama dalam hakekat hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

Ciri manusia yang adil dan beradab dalam interaksi dengan sebangsanya (bangsa dalam artian ras manusia maupun entitas politik-negara). Nilai adil dan beradab itulah seyogyanya menjadi landasan pelaksanaan demokrasi  dalam kehidupan politik. Nilai-nilai luhur itu secara aksiologis. sebagai acuan moral antar individu dan berperilaku dalam kehidupan sosial-politik. Selain itu penting pula kesadaran perkembangan karakter jaman sebagai tantangan nyata.

Tantangan jaman yang menurut Fukuyama (1992) akan melahirkan manusia yang berkarakter “the lastman”  berdasarkan konsepsi Plato dan Hegel. Plato dalam Republic, mengatakan bahwa keinginan manusia untuk diakui adalah dilandasi unsur-unsur kejiwaan, yaitu: (1)keinginan, (2) penalaran minus unsur spiritual (thymos). Hegel kemudian menyatakan bahwa keinginan memperoleh pengakuan itu didasarkan pada emosi-amarah, rasa malu dan kebanggaan.

Ketiga unsur itulah yang menurut Hegel merupakan bagian penting dari sosok manusia dalam kehidupan politiknya yang mengendalikan seluruh perjalanan sejarah. Konsep Hegelian itulah yang memunculkan  “the end of history” Fukuyama, yang menjadi dasar pembenaran atas fenomena ekses demokrasi liberal dan kapitalisme sebagai puncak peradaban manusia.

Karena sepertinya sejarah masih belum berakhir. Seyogyanya patut dipahami dan diaktualisasikan makna hakiki dari nilai-nilai komunal-religius nya “hoekeom adat” sejatinya merupakan sebagai landasan fundamental bagi semangat persatuan diputuskan dalam ”Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia” pada tanggal 27-28 Oktober 1928 itu. Bukankah itu juga merupakan hukum? Sebagai konvensi yang menjadi tonggak sejarah perjuangan Bangsa Indonesia melawan penindasan dan semangat merdeka dan berperikehidupan yang adil yang dibangun dari pluralitas budaya, pluralitas kondisi sosial-ekonomi yang tidak sama.

Pemaknaan dan aktualisasinya kemudian dalam situasi kekinian dimana perbedaan identitas Bangsa Indonesia dalam SARA serta kondisi kehidupan dan penghidupan dan sosial-ekonomi adalah penting. Hukum-hukum yang diajarkan dan dikembangkan haruslah membedah, menggali, merefleksikan semangat komunal-religius dan bukan semata-mata hanya hukum-hukum warisan masa lampu yang jauh dari sandaran asas dan semangat itu.

Hukum-hukum negara yang dibuat tidaklah boleh mengabaikan realita itu yang oleh para pemimpin republik diungkapkan dalam amanat penderitaan rakyat (AMPERA). Penegakkan hukum dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka menuju masyarakat gemah-ripah-lohjinawi-tata titi tenteram-kerta raharja pun demikian prinsipnya.  Hukum dan penegakkan hukum yang menjunjung dan menghormati harkat dan martabat manusia yang terbungkus dibalut semangat “komunal-religius” diantara pluralitas yang ada dan menjadi fakta di republik tercinta ini!

“Hukum: (H)anya (U)ntuk (K)epentingan (U)mat (M)anusia”

Hukum dalam pengertian yang amat luas bertebaran diluar teks-teks buatan hasil penalaran manusia. Hukum ini adalah hukum-hukum yang bergerak, berkuasa dengan keajegan-nya. Sifat keajegan ini yang kemudian menjadi acuan hukum adat di Indonesia, yang menjadikannya acuan referensi hidup dan sikap hidup secara turun-temurun. Nalar manusia tidak pernah mampu menjangkau, menyentuh hukum-hukum yang dimaksudkan ini dalam arti tidak bisa meng-intervensi, mencampuri, merubah, meng-akalinya. Para pelaku bahkan ilmuwan-peneliti hukum adat-pun, sejatinya hanya mampu menangkap sebatas fenomena belaka akan hukum-hukum ini. Panca indera mereka bekerja secara terus menerus secara berbarengan dengan nalar, akal budi, hati nurani. Pekerjaan ini kadangkala atau bahkan seringkali tidak dapat mereka selesaikan. Dalam arti mereka terkadang tidak mampu memahami hukum-hukum ini dengan segala yang ada pada diri mereka.

Continue reading